PEMAHAMAN CIVIC KNOWLEDGE SISWA MTS MAMBA’UL HUDA TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nuroni, M. Ghoutsun (2026) PEMAHAMAN CIVIC KNOWLEDGE SISWA MTS MAMBA’UL HUDA TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Diploma thesis, IKIP PGRI BOJONEGORO.

Text M. Ghoutsun Nuroni-1-27.pdf Download (1MB)

Abstract

Nuroni, M. G. (2026). “Pemahaman civic knowledge siswa mts mamba'ul huda terhadap implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”. Skripsi. Program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, fakultas ilmu pengetahuan sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing: 1. Drs. Heru Ismaya, M.H. 2. Sely Ayu Lestari, M.Pd. kata kunci: civic knowledge, sistem peradilan pidana anak, diversi, restorative justice, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman civic knowledge siswa dan guru mts mamba'ul huda mengenai sistem peradilan pidana anak serta mendeskripsikan pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang diversi di wilayah hukum kabupaten bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di mts mamba'ul huda dan pengadilan negeri bojonegoro. Sumber data diperoleh dari guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, hakim pengadilan negeri bojonegoro, siswa mts mamba'ul huda, serta dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem peradilan pidana anak, termasuk prinsip perlindungan anak, diversi, dan restorative justice. Di pengadilan negeri bojonegoro, implementasi pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 telah diterapkan melalui upaya diversi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, pemahaman civic knowledge siswa berada pada kategori cukup baik setelah memperoleh penjelasan mengenai sistem peradilan pidana anak. Siswa mampu memahami konsep dasar sppa, tujuan perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, serta pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 di kabupaten bojonegoro telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak melalui penerapan diversi dan restorative justice. Selain itu, pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan civic knowledge dan kesadaran hukum siswa sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang taat hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Actions (login required)

View Item