Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro

Khafid, Ghofurun (2026) Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro. Diploma thesis, IKIP PGRI BOJONEGORO.

Text Ghofurun Khafid-1-20.pdf Download (863kB)

Abstract

Khafid,Ghofurun. (2026). “Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I: Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. Pembimbing II: Neneng Rika Jazilatul Kholisah, S.Pd., M.H. Kata Kunci: Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana, hak pendidikan, implementasi kebijakan, Desa Tanjungharjo, Bojonegoro. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 31 UUD NRI 1945, namun akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan ekonomi dan geografis. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu upaya afirmatif untuk memenuhi hak atas pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program tersebut di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, penerima beasiswa, dan orang tua, serta didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif Desa Tanjungharjo berhasil memenuhi kuota dengan 8 penerima pada Tahap 2A Tahun Anggaran 2025. Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang cukup lebar. Mayoritas penerima berasal dari program studi keguruan, tetapi jumlah yang aktif melanjutkan studi secara berkelanjutan masih terbatas. Faktor pendukung utama adalah peran aktif pemerintah desa dan dukungan keluarga, sementara faktor penghambat meliputi prosedur administrasi yang rumit, sosialisasi yang belum merata, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta bantuan yang hanya mencakup biaya UKT tanpa komponen biaya hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program memiliki semangat mulia dalam mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan, efektivitasnya masih suboptimal. Diperlukan penyederhanaan birokrasi, perluasan manfaat, dan penguatan mekanisme monitoring agar program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemerataan pendidikan di pedesaan.

Actions (login required)

View Item